Hebat…Kepala Sekolah Larang Jilbab di Indonesia

Ironis, Larangan Jilbab di negeri Mayoritas Muslim

Ironis, Larangan Jilbab di negeri Mayoritas Muslim

Aneh memang, aturan Islam dilarang digunakan di sebuah negeri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Jika Prancis, sejumlah wilayah di Jerman dan Belanda melarang siswi muslimah menggunakan jilbab di sekolah mungkin orang masih memaklumi, walaupun aturan itu jelas melanggar kebebasan berpendapat dan kebebasan madani. Tapi apa yang hendak dikata jika larangan pemakaian jilbab itu terjadi justeru di negara yang punya penduduk muslim terbesar di dunia? Hari-hari ini, SMPN 4 Selat Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah disorot oleh media setelah pimpinan sekolah negeri itu melarang pemakaian jilbab bagi siswinya. Berbagai kecaman dilontarkan. Republika hari ini melaporkan kecaman terbaru disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalimantan Tengah. “Pelarangan jilbab di sekolah itu tidak boleh,” ujar Hamdhani, anggota DPD asal Kalteng kepada Republika, Senin (26/7). Hal itu lanjutnya, dapat berimplikasi pada konflik yang lebih besar. “Apalagi ini adalah masalah agama,” tukasnya. Dengan penduduk mayoritas beragama Islam, pelarangan jilbab itu akan berdampak sangat besar. Hal ini, kata Hamdhani, dapat dikategorikan sebagai kristenisasi. Selama ini, kristenisasi di wilayah Kalteng dilihatnya sangat gencar terjadi. “Banyak gereja dibangun, tapi tidak ada jemaatnya,” kata dia. Oleh karena itu, pelarangan jilbab ini dilihatnya sebagai langkah untuk mendapatkan jemaat. SMPN 4 Selat Kuala Kapuas, dipandangnya memiliki reputasi pendidikan yang baik. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, sambungnya, seharusnya kepala sekolah SMPN tersebut berpikiran lebih bijaksana. Alasan pelarangan jilbab untuk keseragaman, dianggapnya sebagai alasan yang dibuat-buat. Sebagai orang asli Kalteng, dia berinisiatif membawa permasalahan tersebut ke pemda setempat. “Saya akan adukan hal tersebut ke bupati dan gubernur di sana,” kata Hamdhani. Dia mengharap, pemda setempat dapat bertindak proaktif terhadap permasalahan tersebut. Jika hal itu dibiarkan oleh pemda, dia takut pelarangan jilbab ini akan terus berlanjut. “Jangan sampai hal ini terjadi dan diulangi oleh sekolah-sekolah lainnya di Kalimantan Tengah.” Sebelumnya, berbagai pihak juga mengecam langkah kepala sekolah SMPN 4 Selat Kuala Kapuas. Berbagai ormas dan tokoh Islam menyuarakan pendapatnya. Kepala sekolah beralasan, pelarangan tersebut bertujuan untuk menseragamkan siswi-siswinya. Selain itu, hal itu adalah keputusan otonomi sekolah. **** Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin menanggapi larangan jilbab mengatakan, mengenakan jilbab adalah hak individu tiap muslim dan tidak layak dipersoalkan apalagi dilarang. “Tidak boleh ada pelarangan jilbab di sekolah atau intansi manapun,” katanya di Jakarta, Jumat lalu. Menurut Ma’ruf, pelarangan jilbab baik di sekolah, rumah sakit, perkantoran dan di lembaga manapun akan memicu konflik SARA. Hal itu mungkin terjadi, mengingat jilbab memiliki sensitifitas tinggi di masyarakat karena jilbab adalah identitas dan atribut agama yang tidak boleh diganggu gugat. Oleh karena itu, seharusnya larangan tersebut tidak diberlakukan agar keharmonisan antarumat beragama tetap terjaga. Hasyim Muzadi, Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) menegaskan pelarangan jilbab tidak boleh dilakukan bahkan oleh negara sekalipun. Meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi pemerintah berkewajiban melindungi hak dan kebebasan warga negara menjalankan perintah agama masing-masing. Hasyim yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan, pemerintah diminta proporsional menyikapi persoalan berbau SARA. Dalam konteks jilbab, pemerintah tidak boleh mewajibkan tiap warga negara menggunakan jilbab ataupun melarang penggunaan jilbab. Apalagi, jika pelarangan tersebut muncul dari instansi sekolah. Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia (DDI), Syuhada Bahri, menyatakan persoalan jilbab sudah selesai. Jika kembali dipersoalkan akan mengungkit luka lama dan menyulut perselisihan baru. Apalagi, Gubernur Kalimantan Tengah Non Muslim. Dia berharap, kalaupun berita pelarangan itu benar maka yang bersangkutan perlu diingatkan. Dari pemerintah juga sudah ada pernyataan. Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh mengecam keras pelarangan penggunaan jilbab di SMPN 4 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Menurut Mendiknas larangan penggunaan jibab tersebut mengada-ada. Mendiknas sempat kaget saat ditanyai perihal larangan penggunaan jilbab di SMPN 4 Kuala Kapuas itu. Bahkan, Mantan Rektor Institut Sepuluh November (ITS) itu sempat tidak mempercayai kebenaran berita tersebut. Menurut Mendiknas, pendidikan karakter justru terkait dengan keagamaan, seperti halnya dengan cara berpakaian. Dia mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan baik untuk membangun karakter murid. Kecaman memang sudah disampaikan. Namun yang dituntut oleh masyarakat Muslim di Indonesia lebih dari sekedar pernyataan. Bukankah pemerintah bisa bertindak mengatasi masalah yang sebenarnya kecil ini dan hanya sebatas keputusan seorang kepala sekolah? (IRIB/Republika/AHF)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s